Tuesday, 13 October 2015

UPDATE JADWAL E-PUPNS TERBARU 2015 DARI BKN DAN DAFTAR INSTANSI SESUAI WILAYAH KERJA BKN

Selamat datang pengungjung semuanya,,
Penjadwalan penginputan data e-PUPNS oleh BKN sudah dirilis terbaru dan sudah diresmikan, mengingat kondisi server yang tidak mampu menampung aktivitas pengisian data e-pupns pada aplikasi resmi secara online, maka dibagi lah jadwal pelaksanaan pengisian data e-PUPNS ini per wilayah kerja, Upaya ini ditempuh oleh satgas e-PUPNS untuk mempermudah mempelancar penginputan data di aplikasi e-PUPNS sehingga dan terlaksana dengan baik.
Berikut Jadwal Penginputan data di Aplikasi e-PUPNS Terbaru 2015
Di bawah ini adalah Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN dalam Penjadwalan Pengisian Data e-PUPNS 2015.
Sumber Berita e-PUPNS BKN 
Download  Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN Klik Disini

WILAYAH KERJA BKN PUSAT
1 PUSAT Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2 PUSAT Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3 PUSAT Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4 PUSAT Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5 PUSAT Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6 PUSAT Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7 PUSAT Kementerian Badan Usaha Milik Negara
8 PUSAT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 PUSAT Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10 PUSAT Kementerian Pemuda Olahraga
11 PUSAT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12 PUSAT Kementerian Dalam Negeri
13 PUSAT Kementerian Luar Negeri
14 PUSAT Kementerian Pertahanan
15 PUSAT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16 PUSAT Kementerian Keuangan
17 PUSAT Kementerian Pertanian
18 PUSAT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19 PUSAT Kementerian Perhubungan
20 PUSAT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21 PUSAT Kementerian Kesehatan
22 PUSAT Kementerian Agama
23 PUSAT Kementerian Ketenagakerjaan
24 PUSAT Kementerian Sosial
25 PUSAT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26 PUSAT Kementerian Kelautan dan Perikanan
27 PUSAT Kementerian Komunikasi dan Informatika
28 PUSAT Kementerian Perdagangan
29 PUSAT Kementerian Perindustrian
30 PUSAT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31 PUSAT Kementerian Pariwisata
32 PUSAT Kementerian Sekretariat Negara
33 PUSAT Kejaksaan Agung
34 PUSAT Badan Intelijen Negara
35 PUSAT Sekretariat Jenderal MPR
36 PUSAT Sekretariat Jenderal DPR RI
37 PUSAT Mahkamah Agung RI
38 PUSAT Badan Pemeriksa Keuangan
39 PUSAT Setjen WANTANNAS
40 PUSAT Lembaga Sandi Negara
41 PUSAT Badan Kepegawaian Negara
42 PUSAT Lembaga Administrasi Negara
43 PUSAT Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
44 PUSAT Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
45 PUSAT Badan Tenaga Nuklir Nasional
46 PUSAT Badan Pusat Statistik
47 PUSAT Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
48 PUSAT Arsip Nasional Republik Indonesia
49 PUSAT Badan Informasi Geospasial
50 PUSAT Badan Kependudukan dan KB Nasional
51 PUSAT Badan Koordinasi Penanaman Modal
52 PUSAT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
53 PUSAT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
54 PUSAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
55 PUSAT Perpustakaan Nasional RI
56 PUSAT Badan Standardisasi Nasional
57 PUSAT Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58 PUSAT Badan Pengawas Obat dan Makanan
59 PUSAT Lembaga Ketahanan Nasional RI
60 PUSAT Kepolisian Negara
61 PUSAT Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
62 PUSAT Sekretariat Kabinet
63 PUSAT Badan Narkotika Nasional
64 PUSAT Setjen Komisi Pemilihan Umum
65 PUSAT Badan Nasional Penanggulangan Bencana
66 PUSAT Setjen KOMNAS HAM
67 PUSAT Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
68 PUSAT Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
69 PUSAT Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
70 PUSAT Setjen Dewan Perwakilan Daerah
71 PUSAT Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
72 PUSAT Badan Keamanan Laut RI
73 PUSAT Badan SAR Nasional
74 PUSAT Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75 PUSAT Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
76 PUSAT Ombudsman Republik Indonesia
77 PUSAT Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78 PUSAT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79 PUSAT Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
80 PUSAT Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH KERJA KANREG I BKN YOGYAKARTA
1 1 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta
2 1 Pemerintah Kab. Bantul
3 1 Pemerintah Kab. Sleman
4 1 Pemerintah Kab. Gunung Kidul
5 1 Pemerintah Kab. Kulon Progo
6 1 Pemerintah Kota Yogyakarta
7 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
8 1 Pemerintah Kab. Semarang
9 1 Pemerintah Kab. Kendal
10 1 Pemerintah Kab. Demak
11 1 Pemerintah Kab. Grobogan
12 1 Pemerintah Kab. Pekalongan
13 1 Pemerintah Kab. Batang
14 1 Pemerintah Kab. Tegal
15 1 Pemerintah Kab. Brebes
16 1 Pemerintah Kab. Pati
17 1 Pemerintah Kab. Kudus
18 1 Pemerintah Kab. Pemalang
19 1 Pemerintah Kab. Jepara
20 1 Pemerintah Kab. Rembang
21 1 Pemerintah Kab. Blora
22 1 Pemerintah Kab. Banyumas
23 1 Pemerintah Kab. Cilacap
24 1 Pemerintah Kab. Purbalingga
25 1 Pemerintah Kab. Banjarnegara
26 1 Pemerintah Kab. Magelang
27 1 Pemerintah Kab. Temanggung
28 1 Pemerintah Kab. Wonosobo
29 1 Pemerintah Kab. Purworejo
30 1 Pemerintah Kab. Kebumen
31 1 Pemerintah Kab. Klaten
32 1 Pemerintah Kab. Boyolali
33 1 Pemerintah Kab. Sragen
34 1 Pemerintah Kab. Sukoharjo
35 1 Pemerintah Kab. Karanganyar
36 1 Pemerintah Kab. Wonogiri
37 1 Pemerintah Kota Semarang
38 1 Pemerintah Kota Salatiga
39 1 Pemerintah Kota Pekalongan
40 1 Pemerintah Kota Tegal
41 1 Pemerintah Kota Magelang
42 1 Pemerintah Kota Surakarta
WILAYAH KERJA KANREG II BKN SURABAYA
1 2 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2 2 Pemerintah Kab. Gresik
3 2 Pemerintah Kab. Mojokerto
4 2 Pemerintah Kab. Sidoarjo
5 2 Pemerintah Kab. Jombang
6 2 Pemerintah Kab. Sampang
7 2 Pemerintah Kab. Pamekasan
8 2 Pemerintah Kab. Sumenep
9 2 Pemerintah Kab. Bangkalan
10 2 Pemerintah Kab. Bondowoso
11 2 Pemerintah Kab. Situbondo
12 2 Pemerintah Kab. Banyuwangi
13 2 Pemerintah Kab. Jember
14 2 Pemerintah Kab. Malang
15 2 Pemerintah Kab. Pasuruan
16 2 Pemerintah Kab. Probolinggo
17 2 Pemerintah Kab. Lumajang
18 2 Pemerintah Kab. Kediri
19 2 Pemerintah Kab. Tulungagung
20 2 Pemerintah Kab. Nganjuk
21 2 Pemerintah Kab. Trenggalek
22 2 Pemerintah Kab. Blitar
23 2 Pemerintah Kab. Madiun
24 2 Pemerintah Kab. Ngawi
25 2 Pemerintah Kab. Magetan
26 2 Pemerintah Kab. Ponorogo
27 2 Pemerintah Kab. Pacitan
28 2 Pemerintah Kab. Bojonegoro
29 2 Pemerintah Kab. Tuban
30 2 Pemerintah Kab. Lamongan
31 2 Pemerintah Kota Surabaya
32 2 Pemerintah Kota Mojokerto
33 2 Pemerintah Kota Malang
34 2 Pemerintah Kota Pasuruan
35 2 Pemerintah Kota Probolinggo
36 2 Pemerintah Kota Blitar
37 2 Pemerintah Kota Kediri
38 2 Pemerintah Kota Madiun
39 2 Pemerintah Kota Batu
WILAYAH KERJA KANREG III BKN BANDUNG
1 3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2 3 Pemerintah Kab. Bogor
3 3 Pemerintah Kab. Sukabumi
4 3 Pemerintah Kab. Cianjur
5 3 Pemerintah Kab. Bekasi
6 3 Pemerintah Kab. Karawang
7 3 Pemerintah Kab. Purwakarta
8 3 Pemerintah Kab. Subang
9 3 Pemerintah Kab. Bandung
10 3 Pemerintah Kab. Sumedang
11 3 Pemerintah Kab. Garut
12 3 Pemerintah Kab. Tasikmalaya
13 3 Pemerintah Kab. Ciamis
14 3 Pemerintah Kab. Cirebon
15 3 Pemerintah Kab. Kuningan
16 3 Pemerintah Kab. Indramayu
17 3 Pemerintah Kab. Majalengka
18 3 Pemerintah Kab. Bandung Barat
19 3 Pemerintah Kab. Pangandaran
20 3 Pemerintah Kota Bandung
21 3 Pemerintah Kota Bogor
22 3 Pemerintah Kota Sukabumi
23 3 Pemerintah Kota Cirebon
24 3 Pemerintah Kota Bekasi
25 3 Pemerintah Kota Depok
26 3 Pemerintah Kota Cimahi
27 3 Pemerintah Kota Tasikmalaya
28 3 Pemerintah Kota Banjar
29 3 Pemerintah Provinsi Banten
30 3 Pemerintah Kab. Serang
31 3 Pemerintah Kab. Pandeglang
32 3 Pemerintah Kab. Lebak
33 3 Pemerintah Kab. Tangerang
34 3 Pemerintah Kota Tangerang
35 3 Pemerintah Kota Cilegon
36 3 Pemerintah Kota Serang
37 3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan
WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR
1 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2 4 Pemerintah Kab. Poso
3 4 Pemerintah Kab. Donggala
4 4 Pemerintah Kab. Tolitoli
5 4 Pemerintah Kab. Banggai
6 4 Pemerintah Kab. Buol
7 4 Pemerintah Kab. Morowali
8 4 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
9 4 Pemerintah Kab. Parigi Moutong
10 4 Pemerintah Kab. Tojo Una Una
11 4 Pemerintah Kab. Sigi
12 4 Pemerintah Kab. Banggai Laut
13 4 Pemerintah Kab. Morowali Utara
14 4 Pemerintah Kota Palu
15 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
16 4 Pemerintah Kab. Pinrang
17 4 Pemerintah Kab. Gowa
18 4 Pemerintah Kab. Wajo
19 4 Pemerintah Kab. Bone
20 4 Pemerintah Kab. Tana Toraja
21 4 Pemerintah Kab. Maros
22 4 Pemerintah Kab. Luwu
23 4 Pemerintah Kab. Sinjai
24 4 Pemerintah Kab. Bulukumba
25 4 Pemerintah Kab. Bantaeng
26 4 Pemerintah Kab. Jeneponto
27 4 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
28 4 Pemerintah Kab. Takalar
29 4 Pemerintah Kab. Barru
30 4 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
31 4 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
32 4 Pemerintah Kab. Soppeng
33 4 Pemerintah Kab. Enrekang
34 4 Pemerintah Kab. Luwu Utara
35 4 Pemerintah Kab. Luwu Timur
36 4 Pemerintah Kab. Toraja Utara
37 4 Pemerintah Kota Makassar
38 4 Pemerintah Kota Parepare
39 4 Pemerintah Kota Palopo
40 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
41 4 Pemerintah Kab. Konawe
42 4 Pemerintah Kab. Buton
43 4 Pemerintah Kab. Muna
44 4 Pemerintah Kab. Kolaka
45 4 Pemerintah Kab. Konawe Selatan
46 4 Pemerintah Kab. Kolaka Utara
47 4 Pemerintah Kab. Bombana
48 4 Pemerintah Kab. Wakatobi
49 4 Pemerintah Kab. Buton Utara
50 4 Pemerintah Kab. Konawe Utara
51 4 Pemerintah Kab. Kolaka Timur
52 4 Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
53 4 Pemerintah Kab. Buton Selatan
54 4 Pemerintah Kab. Buton Tengah
55 4 Pemerintah Kab. Muna Barat
56 4 Pemerintah Kab. Muna Barat
57 4 Pemerintah Kota Kendari
58 4 Pemerintah Kota Baubau
59 4 Pemerintah Provinsi Maluku
60 4 Pemerintah Kab. Maluku Tengah
61 4 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
62 4 Pemerintah Kab. Buru
63 4 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
64 4 Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
65 4 Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
66 4 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
67 4 Pemerintah Kab. Buru Selatan
68 4 Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
69 4 Pemerintah Kota Ambon
70 4 Pemerintah Kota Tual
71 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
72 4 Pemerintah Kab. Mamuju Utara
73 4 Pemerintah Kab. Mamuju
74 4 Pemerintah Kab. Mamasa
75 4 Pemerintah Kab. Polewali Mandar
76 4 Pemerintah Kab. Majene
77 4 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
WILAYAH KERJA KANREG V BKN JAKARTA
1 5 Pemerintah Provinsi Lampung
2 5 Pemerintah Kab. Lampung Selatan
3 5 Pemerintah Kab. Lampung Tengah
4 5 Pemerintah Kab. Lampung Utara
5 5 Pemerintah Kab. Lampung Barat
6 5 Pemerintah Kab. Tulang Bawang
7 5 Pemerintah Kab. Tanggamus
8 5 Pemerintah Kab. Way Kanan
9 5 Pemerintah Kab. Lampung Timur
10 5 Pemerintah Kab. Pesawaran
11 5 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
12 5 Pemerintah Kab. Pringsewu
13 5 Pemerintah Kab. Mesuji
14 5 Pemerintah Kab. Pesisir Barat
15 5 Pemerintah Kota Metro
16 5 Pemerintah Kota Bandar Lampung
17 5 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18 5 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
19 5 Pemerintah Kab. Sambas
20 5 Pemerintah Kab. Sanggau
21 5 Pemerintah Kab. Sintang
22 5 Pemerintah Kab. Mempawah
23 5 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
24 5 Pemerintah Kab. Ketapang
25 5 Pemerintah Kab. Bengkayang
26 5 Pemerintah Kab. Landak
27 5 Pemerintah Kab. Melawi
28 5 Pemerintah Kab. Sekadau
29 5 Pemerintah Kab. Kubu Raya
30 5 Pemerintah Kab. Kayong Utara
31 5 Pemerintah Kota Pontianak
32 5 Pemerintah Kota Singkawang
WILAYAH KERJA KANREG VI BKN MEDAN
1 6 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2 6 Pemerintah Kab. Deli Serdang
3 6 Pemerintah Kab. Karo
4 6 Pemerintah Kab. Langkat
5 6 Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
6 6 Pemerintah Kab. Simalungun
7 6 Pemerintah Kab. Labuhanbatu
8 6 Pemerintah Kab. Dairi
9 6 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
10 6 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
11 6 Pemerintah Kab. Asahan
12 6 Pemerintah Kab. Nias
13 6 Pemerintah Kab. Toba Samosir
14 6 Pemerintah Kab. Mandailing Natal
15 6 Pemerintah Kab. Nias Selatan
16 6 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
17 6 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
18 6 Pemerintah Kab. Samosir
19 6 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
20 6 Pemerintah Kab. Padang Lawas
21 6 Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
22 6 Pemerintah Kab. Batubara
23 6 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
24 6 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
25 6 Pemerintah Kab. Nias Barat
26 6 Pemerintah Kab. Nias Utara
27 6 Pemerintah Kota Medan
28 6 Pemerintah Kota Tebing Tinggi
29 6 Pemerintah Kota Binjai
30 6 Pemerintah Kota Pematang Siantar
31 6 Pemerintah Kota Tanjung Balai
32 6 Pemerintah Kota Sibolga
33 6 Pemerintah Kota Padangsidimpuan
34 6 Pemerintah Kota Gunung Sitoli
WILAYAH KERJA KANREG VII BKN PALEMBANG
1 7 Pemerintah Provinsi Jambi
2 7 Pemerintah Kab. Batang Hari
3 7 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
4 7 Pemerintah Kab. Bungo
5 7 Pemerintah Kab. Merangin
6 7 Pemerintah Kab. Kerinci
7 7 Pemerintah Kab. Sarolangun
8 7 Pemerintah Kab. Tebo
9 7 Pemerintah Kab. Muaro Jambi
10 7 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
11 7 Pemerintah Kota Jambi
12 7 Pemerintah Kota Sungai Penuh
13 7 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
14 7 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
15 7 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
16 7 Pemerintah Kab. Muara Enim
17 7 Pemerintah Kab. Lahat
18 7 Pemerintah Kab. Musi Rawas
19 7 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
20 7 Pemerintah Kab. Banyuasin
21 7 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
22 7 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
23 7 Pemerintah Kab. Ogan Ilir
24 7 Pemerintah Kab. Empat Lawang
25 7 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
26 7 Pemerintah Kota Palembang
27 7 Pemerintah Kota Pagar Alam
28 7 Pemerintah Kota Lubuk Linggau
29 7 Pemerintah Kota Prabumulih
30 7 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
31 7 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
32 7 Pemerintah Kab. Bangka
33 7 Pemerintah Kab. Belitung
34 7 Pemerintah Kab. Bangka Barat
35 7 Pemerintah Kab. Bangka Tengah
36 7 Pemerintah Kab. Bangka Selatan
37 7 Pemerintah Kab. Belitung Timur
38 7 Pemerintah Kota Pangkal Pinang
39 7 Pemerintah Provinsi Bengkulu
40 7 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
41 7 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
42 7 Pemerintah Kab. Rejang Lebong
43 7 Pemerintah Kab. Kaur
44 7 Pemerintah Kab. Seluma
45 7 Pemerintah Kab. Mukomuko
46 7 Pemerintah Kab. Kepahiang
47 7 Pemerintah Kab. Lebong
48 7 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
49 7 Pemerintah Kota Bengkulu
WILAYAH KERJA KANREG VIII BKN BANJARMASIN
1 8 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2 8 Pemerintah Kab. Kapuas
3 8 Pemerintah Kab. Barito Utara
4 8 Pemerintah Kab. Barito Selatan
5 8 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
6 8 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
7 8 Pemerintah Kab. Pulang Pisau
8 8 Pemerintah Kab. Gunung Mas
9 8 Pemerintah Kab. Lamandau
10 8 Pemerintah Kab. Sukamara
11 8 Pemerintah Kab. Murung Raya
12 8 Pemerintah Kab. Katingan
13 8 Pemerintah Kab. Seruyan
14 8 Pemerintah Kab. Barito Timur
15 8 Pemerintah Kota Palangka Raya
16 8 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
17 8 Pemerintah Kab. Banjar
18 8 Pemerintah Kab. Tanah Laut
19 8 Pemerintah Kab. Tapin
20 8 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
21 8 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
22 8 Pemerintah Kab. Barito Kuala
23 8 Pemerintah Kab. Tabalong
24 8 Pemerintah Kab. Kotabaru
25 8 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
26 8 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
27 8 Pemerintah Kab. Balangan
28 8 Pemerintah Kota Banjarmasin
29 8 Pemerintah Kota Banjarbaru
30 8 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
31 8 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
32 8 Pemerintah Kab. Paser
33 8 Pemerintah Kab. Berau
34 8 Pemerintah Kab. Kutai Barat
35 8 Pemerintah Kab. Kutai Timur
36 8 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
37 8 Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
38 8 Pemerintah Kota Samarinda
39 8 Pemerintah Kota Balikpapan
40 8 Pemerintah Kota Bontang
41 8 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
42 8 Pemerintah Kab. Bulungan
43 8 Pemerintah Kab. Malinau
44 8 Pemerintah Kab. Nunukan
45 8 Pemerintah Kab. Tana Tidung
46 8 Pemerintah Kota Tarakan
WILAYAH KERJA KANREG IX BKN JAYAPURA
1 9 Pemerintah Provinsi Papua
2 9 Pemerintah Kab. Jayapura
3 9 Pemerintah Kab. Biak Numfor
4 9 Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen
5 9 Pemerintah Kab. Merauke
6 9 Pemerintah Kab. Jayawijaya
7 9 Pemerintah Kab. Nabire
8 9 Pemerintah Kab. Puncak Jaya
9 9 Pemerintah Kab. Paniai
10 9 Pemerintah Kab. Mimika
11 9 Pemerintah Kab. Boven Digoel
12 9 Pemerintah Kab. Mappi
13 9 Pemerintah Kab. Asmat
14 9 Pemerintah Kab. Yahukimo
15 9 Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
16 9 Pemerintah Kab. Tolikara
17 9 Pemerintah Kab. Sarmi
18 9 Pemerintah Kab. Keerom
19 9 Pemerintah Kab. Waropen
20 9 Pemerintah Kab. Supiori
21 9 Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
22 9 Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
23 9 Pemerintah Kab. Lanny Jaya
24 9 Pemerintah Kab. Yalimo
25 9 Pemerintah Kab. Nduga
26 9 Pemerintah Kab. Dogiyai
27 9 Pemerintah Kab. Puncak
28 9 Pemerintah Kab. Deiyai
29 9 Pemerintah Kab. Intan Jaya
30 9 Pemerintah Kota Jayapura
WILAYAH KERJA KANREG X BKN DENPASAR
1 10 Pemerintah Provinsi Bali
2 10 Pemerintah Kab. Buleleng
3 10 Pemerintah Kab. Jembrana
4 10 Pemerintah Kab. Klungkung
5 10 Pemerintah Kab. Gianyar
6 10 Pemerintah Kab. Karangasem
7 10 Pemerintah Kab. Bangli
8 10 Pemerintah Kab. Badung
9 10 Pemerintah Kab. Tabanan
10 10 Pemerintah Kota Denpasar
11 10 Pemerintah Provinsi NTB
12 10 Pemerintah Kab. Lombok Barat
13 10 Pemerintah Kab. Lombok Tengah
14 10 Pemerintah Kab. Lombok Timur
15 10 Pemerintah Kab. Bima
16 10 Pemerintah Kab. Sumbawa
17 10 Pemerintah Kab. Dompu
18 10 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
19 10 Pemerintah Kab. Lombok Utara
20 10 Pemerintah Kota Mataram
21 10 Pemerintah Kota Bima
22 10 Pemerintah Provinsi NTT
23 10 Pemerintah Kab. Kupang
24 10 Pemerintah Kab. Belu
25 10 Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
26 10 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
27 10 Pemerintah Kab. Alor
28 10 Pemerintah Kab. Sikka
29 10 Pemerintah Kab. Flores Timur
30 10 Pemerintah Kab. Ende
31 10 Pemerintah Kab. Ngada
32 10 Pemerintah Kab. Manggarai
33 10 Pemerintah Kab. Sumba Timur
34 10 Pemerintah Kab. Sumba Barat
35 10 Pemerintah Kab. Lembata
36 10 Pemerintah Kab. Rote Ndao
37 10 Pemerintah Kab. Manggarai Barat
38 10 Pemerintah Kab. Manggarai Timur
39 10 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
40 10 Pemerintah Kab. Nagekeo
41 10 Pemerintah Kab. Sumba Tengah
42 10 Pemerintah Kab. Sabu Raijua
43 10 Pemerintah Kab. Malaka
44 10 Pemerintah Kota Kupang
WILAYAH KERJA KANREG XI BKN MANADO
1 11 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2 11 Pemerintah Kab. Minahasa
3 11 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
4 11 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
5 11 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
6 11 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
7 11 Pemerintah Kab. Minahasa Utara
8 11 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
9 11 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
10 11 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
11 11 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
12 11 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
13 11 Pemerintah Kota Manado
14 11 Pemerintah Kota Bitung
15 11 Pemerintah Kota Tomohon
16 11 Pemerintah Kota KotaMobagu
17 11 Pemerintah Provinsi Gorontalo
18 11 Pemerintah Kab. Gorontalo
19 11 Pemerintah Kab. Boalemo
20 11 Pemerintah Kab. Pohuwato
21 11 Pemerintah Kab. Bone Bolango
22 11 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
23 11 Pemerintah Kota Gorontalo
24 11 Pemerintah Provinsi Maluku Utara
25 11 Pemerintah Kab. Halmahera Barat
26 11 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
27 11 Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
28 11 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
29 11 Pemerintah Kab. Halmahera Utara
30 11 Pemerintah Kab. Halmahera Timur
31 11 Pemerintah Kab. Pulau Morotai
32 11 Pemerintah Kab. Pulau Taliabu
33 11 Pemerintah Kota Ternate
34 11 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
WILAYAH KERJA KANREG XII BKN PEKANBARU
1 12 Pemerintah Provinsi Riau
2 12 Pemerintah Kab. Kampar
3 12 Pemerintah Kab. Bengkalis
4 12 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
5 12 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
6 12 Pemerintah Kab. Pelalawan
7 12 Pemerintah Kab. Rokan Hulu
8 12 Pemerintah Kab. Rokan Hilir
9 12 Pemerintah Kab. Siak
10 12 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
11 12 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
12 12 Pemerintah Kota Pekanbaru
13 12 Pemerintah Kota Dumai
14 12 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
15 12 Pemerintah Kab. Agam
16 12 Pemerintah Kab. Pasaman
17 12 Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
18 12 Pemerintah Kab. Solok
19 12 Pemerintah Kab. Padang Pariaman
20 12 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
21 12 Pemerintah Kab. Tanah Datar
22 12 Pemerintah Kab. Sijunjung
23 12 Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
24 12 Pemerintah Kab. Solok Selatan
25 12 Pemerintah Kab. Dharmasraya
26 12 Pemerintah Kab. Pasaman Barat
27 12 Pemerintah Kota Bukittinggi
28 12 Pemerintah Kota Padang Panjang
29 12 Pemerintah Kota Sawahlunto
30 12 Pemerintah Kota Solok
31 12 Pemerintah Kota Padang
32 12 Pemerintah Kota Payakumbuh
33 12 Pemerintah Kota Pariaman
34 12 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
35 12 Pemerintah Kab. Bintan
36 12 Pemerintah Kab. Karimun
37 12 Pemerintah Kab. Natuna
38 12 Pemerintah Kab. Lingga
39 12 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
40 12 Pemerintah Kota Batam
41 12 Pemerintah Kota Tanjungpinang
WILAYAH KERJA KANREG XIII BKN ACEH
1 13 Pemerintah Aceh
2 13 Pemerintah Kab. Aceh Besar
3 13 Pemerintah Kab. Pidie
4 13 Pemerintah Kab. Aceh Utara
5 13 Pemerintah Kab. Aceh Timur
6 13 Pemerintah Kab. Aceh Selatan
7 13 Pemerintah Kab. Aceh Barat
8 13 Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9 13 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
10 13 Pemerintah Kab. Simeulue
11 13 Pemerintah Kab. Bireuen
12 13 Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13 13 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14 13 Pemerintah Kab. Gayo Lues
15 13 Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
16 13 Pemerintah Kab. Nagan Raya
17 13 Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18 13 Pemerintah Kab. Bener Meriah
19 13 Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20 13 Pemerintah Kota Sabang
21 13 Pemerintah Kota Banda Aceh
22 13 Pemerintah Kota Langsa
23 13 Pemerintah Kota Lhokseumawe
24 13 Pemerintah Kota Subulussalam
WILAYAH KERJA KANREG XIV BKN MANOKWARI
1 14 Pemerintah Provinsi Papua Barat
2 14 Pemerintah Kab. Sorong
3 14 Pemerintah Kab. Sorong Selatan
4 14 Pemerintah Kab. Raja Ampat
5 14 Pemerintah Kab. Manokwari
6 14 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
7 14 Pemerintah Kab. Teluk Wondama
8 14 Pemerintah Kab. Fak-Fak
9 14 Pemerintah Kab. Kaimana
10 14 Pemerintah Kab. Tambrauw
11 14 Pemerintah Kab. Maybrat
12 14 Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
13 14 Pemerintah Kab. Manokwari Selatan
14 14 Pemerintah Kota Sorong