Monday, 6 July 2015

Mendikbud & Mensos Bahas Validasi Data KIP

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengadakan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan kedua menteri itu guna membahas verifikasi dan validasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah dilakukan Kemensos untuk disinergikan dengan Kemendikbud.
"Hanya validasi data KIP antara Kemensos dan Kemendikbud, tidak bahas lain-lain," ujar Khofifah di kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Tujuan dari pertemuan tersebut didasarkan pada semangat nawacita yang diusung pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa yang salah satunya melalui program KIP." Sehingga penerima KIP di setiap provinsi dan kabupaten se-Indonesia bisa tepat sasaran," tandas Khofifah.
Sebelumnya Mensos mengatakan, masih banyak warga yang belum tahu apa itu KIP. Keadaan itu diketahui setelah Khofifah blusukan ke salah satu kampung di Aceh dan menemukan terdapat keluarga kurang mampu tidak paham dengan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Mereka belum terinformasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini dengan baik," katanya.
Adanya warga yang tidak tahu mengenai KIP diketahui Khofifah setelah sampai di Banda Aceh pada Jumat 29 Mei sore. Saat itu, Khofifah sempat berkunjung ke Desa Gampong Lamseupeung untuk meninjau manfaat Program Keluarga Harapan di sana. Pada kunjungan itu, dia mendatangi tiga rumah warga kurang mampu. Ketiga warga tersebut adalah Rukiyah, Arsyad, dan Harmaini.
Kepada Mensos, mereka mengatakan tidak tahu kalau ada KIP dari pemerintah. Bahkan, mereka belum menerima sama sekali manfaat program ini.
Khofifah menuturkan, temuan di Aceh ini sangat penting bagi kementeriannya agar lebih gencar menyisir anak-anak kurang mampu seusia SD hingga tingkat SMA. Sehingga, KIP bisa menyentuh 25 persen anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dia mengajak wartawan untuk membantu menyisir dan menginformasikan anak-anak di seluruh pelosok negeri yang kurang mampu dan butuh bantuan pendidikan.
"Sehingga, mereka bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Harapan kami, 20,3 juta anak dari keluarga kurang mampu tersebut bisa memanfaatkan dana ini,” ujarnya.
Khofifah mengatakan, masih ada waktu satu bulan untuk merealisasikan program kerjanya tersebut, yakni sebelum dimulai aktivitas sekolah pada Juli 2015. Artinya, bulan depan data-data yang masuk masih bisa diproses sebagai penerima KIP, sekaligus pencairan. "Insya Allah tidak akan hangus," tuturya.
Mensos mengatakan tidak mau pengalaman seperti tahun lalu terulang lagi. Saat itu, dari 11,5 juta anak-anak yang menjadi target penerima manfaat program KIP hanya 6,3 juta yang terserap. Menurutnya, hal tersebut akibat ada sekolah yang membatasi siswanya menerima kartu itu.
Tahun ini, Mensos berharap serapan penerima KIP bisa sesuai target, yakni 20,3 juta anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Sehingga, mereka bisa menikmati pendidikan tanpa terkendala biaya.